Bandung Juara

Pariwisata

Jawa Barat

QUOTE : Jadikanlah Hari Ini Lebih Baik dari Hari Kemarin


Taman Tematik

Petik Hadiah di Bandung, BJB Buka 4 Kantor Cabang hingga Akhir Tahun

BANDUNG -- Bank Jabar Banten (BJB) berencana menambah 4 unit kantor cabang di luar area kerjanya hingga akhir tahun nanti.Direktur Dana dan Jasa BJB Tatang Sumarna mengatakan, pihaknya berencana membuka 2 kantor cabang di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Timur serta satu unit di Medan dan Batam.

“Tahun ini, kami berencana membuka kantor cabang baru di empat tempat yakni Jakarta Timur, Jakarta Barat, Batam, dan Medan. Lokasi tersebut kami pilih setelah melakukan berbagai kajian,” kata Tatang di sela acara penarikan undian petik hadiah BJB periode 2009 di Cihampelas Walk Bandung, Sabtu, (21/11).

Berdasarkan visibility study, lanjut dia, empat wilayah tersebut memiliki potensi ekonomi yang cukup menjanjikan,terutama aktivitas keuangan yang terjadi tidak berbeda jauh dengan kantor cabang yang ada di wilayah Jabar maupun Banten.

Dia menjelaskan, berdasarkan pengalaman sebelumnya di KC Sudirman Jakarta Pusat yang telah berdiri delapan tahun, pihaknya berharap pembukaan KC yang baru mampu memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan aset BJB. KC Jakarta Pusat hingga saat ini berhasil menghimpun aset sebesar Rp5 triliun. Sementara, KC Kebayoran Baru Jakarta Selatan memiliki total aset yang mencapai Rp1,5 trilun.Menurut dia,kedua KC tersebut memiliki share 20% total aset BJB yang mencapai Rp32,5 triliun hingga akhir Triwulan III 2009. BJB akhir pekan lalu kembali melakukan penarikan undian petik hadiah BJB periode 2009 yang digelar di Ciwalk Bandung.

Tatang menuturkan, program ini merupakan program tahunan sebagai wujud apresiasi untuk nasabah, khususnya nasabah perorangan. Dalam undian ini, nasabah memerebutkan 7 Toyota Yaris,36 Honda Vario, serta 50 LCD TV. Undian ini dimeriahkan live performance dari penyanyi Shanty dan band Drive.

“Program ini juga menjadi salah satu bentuk customer gathering, dan mal sengaja dipilih sehingga masyarakat umum pun bisa datang ke sini,”tukas Tatang. (ALY)***
Senin, November 23, 2009 | 0 komentar | Selengkapnya...

Pembangunan Jembatan Selat Sunda Libatkan Swasta

JAKARTA -- Pemerintah akan melibatkan perusahaan swasta dalam membiayai pembangunan jembatan Selat Sunda dengan pola public private partnership (PPP).

"Kita belum sampai ke sana, tapi program ini akan masuk ke pola public private partnership (PPP), akan lebih banyak kerjasama investasinya," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Rabu.

Hatta menyebutkan, pembangunan jembatan penghubung Pulau Jawa dengan Sumatra itu memang menjadi program 100 hari pemerintah yaitu menyangkut pembentukan tim dan kelompok kerjanya (pokja) terkait program itu.

Pola pembiayaan pembangunan jembatan Selat Sunda berbeda dengan jembatan selat Madura (Suramadu) karena untu Suramadu sepenuhnya dibiayai pemerintah pusat dan daerah.

Sebelumnya Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak mengungkapkan bahwa pemerintah memutuskan penghubung Jawa dan Sumatera di selat sunda adalah berupa jembatan.

Sempat ada tiga opsi untuk menyambung Jawa dan Sumatera, yakni membuat jembatan, terowongan bawah tanah, maupun meningkatkan frekuensi lalu lintas feri (penyeberangan).

Menurut Hermanto, pembangunan jembatan di selat Sunda lebih feasible (layak) dibanding dengan opsi terowongan.

"Diputuskan jembatan karena teknologi jembatan sudah maju, selain itu di Selat Sunda ada palung yang kedalamannya 150 meter sehingga berdasar aspek keselamatan lebih baik dipilih jembatan," katanya.

Jembatan juga lebih memenuhi aspek keselamatan lain terkait gempa dan kebakaran. Terowongan yang panjang akan lebih beresiko menghadapi gempa dan kebakaran.

Selain itu kapasitas jembatan lebih banyak karena bisa memuat beberapa lajur jalan. Juga bisa dilewatkan kereta di tengah-tengah jembatan.

Dalam pembangunan jembatan Selat Sunda, Menko Perekonomian ditunjuk sebagai Ketua Tim Nasional Pembangunan Selat Sunda yang bertugas untuk menyusun studi kelayakan.

Di bawah Timnas terdapat tiga pokja yaitu Pokja Teknis, Pokja Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup, dan Pokja Ekonomi dan Finansial.

Pembangunan jembatan Selat Sunda diperkirakan memerlukan dana investasi hingga Rp100 triliun.(*)
Rabu, November 18, 2009 | 0 komentar | Selengkapnya...

Indonesia Ditahan Kuwait 1-1

JAKARTA -- Timnas senior Indonesia ditahan Kuwait 1-1 (1-0) dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu malam.

Pelatih Benny Dollo di babak pertama melawan perubahan formasi dengan memainkan Nova Rianto, Budi Sudarsono, Boas Sallosa. Sementara pelatih Kuwait Goran Tufegdzic tetap memasang Bader Almotawaa.

Dua peluang Indonesia lewat kaki Boas dari sayap kiri masih terlalu lemah sehingga dapat diantisipasi kiper Kuwait. Kuwait mendapat peluang dari bola mati di menit 13, namun bola tendangan M Nada hanya membentur gawang Indonesia.

Benny memasukkan Isnan Ali menggantikan M Ridwan yang cedera dipertengahan babak pertama ini.

Menit 25, pertandingan sempat terhenti beberapa menit karena ada sedikit kericuhan saat pemain belakang Indonesia sedikit mengganggu Bader Almotawaa.

Indonesia kembali mendapat peluang emas lewat kaki Budi Sudarsono tapi sayang tendangannya melebar di menit 35.

Indonesia yang mendominasi permainan akhirnya mampu mencetak gol lewat kaki Budi Sudarsono di akhir perpanjangan waktu empat menit babak pertama.

Awal babak kedua, Indonesia harus bermain 10 pemain setelah Ismed Sofyan mendapat kartu kuning keduanya.

Dengan kehilangan satu pemain, Indonesia mendapat tekanan. Akhirnya Kuwait menyamakan kedudukan di menit 71 oleh Ahmad Ajab.

Indonesia mencoba menambah gol lewat serangan Boas dan Bambang namun belum mengubah keadaan. Kedudukan pun tetap imbang 1-1.

Susunan pemain:

Indonesia: Markus Horison, Charis Yulianto, Boas Sallosa, Ponaryo Astaman, Budi Sudarsono, Ismed Sofyan, Firman Utina/Syamsul, Bambang Pamungkas/Ahmad Latif, M Ridwan/Isnan Ali, Nova Rianto, Maman Abdurrahman.

Pelatih: Benny Dollo

Kuwait: N Alkhaldi, Yaqqub Altaher, Ahmad Ajab, Fahad Alansari/Saleh Alshaikh, M Nada, Walied Ali, Bader Almotawaa/Alenezi, T Alamer, Abdullah Alburaiki/M Jarragh, Fahad Awad, Ahmad Aleidan.

Pelatih: Goran Tufegdzic

Wasit: Tojo Minuru (Jepang).

Rabu, November 18, 2009 | 0 komentar | Selengkapnya...

Kapolri: Anggodo Tidak akan Kabur

JAKARTA -- Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri menyatakan bahwa Anggodo Widjojo tidak akan melarikan diri karena statusnya sebagai saksi yang dilindungi oleh perlindungan saksi Mabes Polri.

"Sementara ini status (Anggodo Widjojo) dalam perlindungan saksi di Mabes Polri, hingga yakin tidak akan melarikan diri," katanya dalam Rapat Kerja (Raker) antara Polri, Kejagung dan KPK dengan Komisi III DPR RI, di Jakarta, Rabu (18/11) malam.

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) memperdengarkan rekaman rekayasa penetapan tersangka kepada pimpinan KPK, dengan peranan Anggodo Widjojo.

Dalam rekaman itu menyebutkan Anggodo Widjojo mampu mengatur petinggi hukum di lingkungan Kejagung dan Polri dalam mengatur berita acara pemeriksaan (BAP).

Kapolri juga menyatakan posisi kasus Anggodo Widjojo sampai sekarang masih dalam tahapan penyelidikan untuk kasus dugaan penyuapan, percobaan penyuapan, pencemaran nama baik presiden, pemfitnahan pejabat dan pengancaman institusi.

Terkait dengan rekaman tersebut, Kapolri menyatakan pihaknya berkoordinasi dengan KPK untuk mendapatkan rekaman tersebut. "Hingga ada percepatan (penanganan kasus tersebut)," katanya.

Sementara itu, Ketua KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean, menyatakan pihaknya sudah menerima surat permohonan dari Kapolri untuk melakukan penyitaan rekaman tersebut.

"Saya sudah perintahkan biro hukum untuk menyerahkan dan dibuatkan acara penyitaan. Kami siap memberikan," katanya.

Sebelumnya dalam raker itu, anggota Komisi III DPR, Gayus Lumbuun, mempertanyakan penanganan Anggodo Widjojo terkait rekaman di MK.

"Apa sudah ada penetapan Anggodo, jelas-jelas kasat mata tayangan di MK bahwa orang ini (Anggodo) suka masuk wilayah penegakkan hukum, kekuatan luar biasa," katanya.
(cile/ant*)


Rabu, November 18, 2009 | 0 komentar | Selengkapnya...

Work Shop Strategi Penataan Hunian Kumuh Perkotaan kota Bandung

BANDUNG -- Kota Bandung dengan luas wilayah 16.729 ha, hingga akhir 2008 memiliki jumlah penduduk teregistrasi 2.233.901 jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduknya mencapai 1,59 % per tahun, ,menekan berat ketersediaan fasilitas hunian. Persoalannya, terbatasnya lahan kota disertai keterbatasan kemampuan Pemerintah Kota (Pemkot) dalam menyediakan prasarana dan sarana pemukiman, telah memunculkan kawasan kumuh atau perumahan tidak layak huni yang umumnya didominasi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Sementara Pemerintah Pusat mentargetkan Indonesia bebas hunian kumuh di 2019.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip) Kota Bandung, H Juniarso Ridwan dalam work shop strategi penataan kawasan kumuh hunian perkotaan Kota Bandung, di Galery Ciumbuleuit Hotel dan Apartemen, Jalan Ciumbuleuit 42 A Bandung, Senin (16/11/09).

Work shop menghadirkan nara sumber Dirjen Penataan Ruang Wilayah II Subdit Kawasan Perkotaan dan Metropolitan Kementerian Negara perumahan Rakyat, Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, Bappeda Jabar, Dinas Perumahan dan Pemukiman Jabar.

Pemukiman kumuh adalah kondisi pemukiman dengan fasilitas kurang memadai. Ditandai ketidak mampuan penghuninya yang mencerminkan kesemrawutan tata ruang dan ketidak berdayaan social ekonomi masyarakatnya. Distarcip Kota Bandung menginventarisir, sebaran kawasan pemukiman kumuh di 2009 telah mencapai 48 dari 151 kelurahan yang ada di Kota Bandung tersebar di 194 RW.

Asisten Deputi Pengembangan Sistem Perumahan Swadaya Menpera, Widianto Adiputra menuturkan, strategi menganani kawasan hunian kumuh sesuai Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) ditempuh melalui 2 (dua) cara. Untuk kondisi hunian kumuh ringan dan sedang, dapat dilakukan melalui upaya perbaikan/pemugaran lingkungan perumahan (tanpa perombakan yang mendasar, bersifat parsial dan memerlukan peran serta masyarakat dan dilaksanakan secara bertahap). Untuk hunian kumuh berat melalui peremajaan perumahan atau peremajaan kota (perombakan mendasar bersifat menyeluruh dan memerlukan peran serta masyarakat yang menyeluruh pula). Sedangkan untuk lokasi kumuh yang tidak sesuai RUTR, diantaranya dapat dilakukan melalui pembangunan rumah susun sederhana sewa atau milik (Rusunawa/Rusunami)

Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda mengemukakan, dengan pertumbuhan penduduk 1,59 % akan menjadikan penduduk Kota Bandung 5,3 juta di 2025. Kondisi ini diperparah daerah sekitarnya yang juga memiliki pertumbuhan penduduk tinggi karena berpeluang menjadi komuter, disamping Kota bandung sendiri berkembang menjadi pusat pertumbuhan sosial ekonomi. Kecenderungan ini dikatakannya harus diantisipasi karena beban kebutuhan hunian yang pasti meningkat.

Kondisi eksisting lahan yang ada sekarang, 52,55 persen diantaranya telah digunakan untuk pemukiman. Ini mengharuskan Pemkot Bandung mengubah pola pembangunan hunian dari horizontal menjadi vertikal. "Ini akan memperbesar daya tampung dan mengendalikan munculnya kawasan hunian tidak teratur dan kumuh,".

Pembangunan fasilitas hunian ditandaskannya tidak mudah, karena selain harus representatif dan sesuai peruntukannya, juga tidak bertentangan dengan rencana tata ruang. "Penataan kota ke depan, menghendaki penciptaan keseimbangan kebutuhan hunian dengan daya dukung lingkungan. Penataan kawasan hunian harus menjadi bagian integral dari konsep pembangunan yang berorientasi kepada kemakmuran, demokrasi dan keadilan sosial," ujarnya seraya berharap, pertumbuhan fisik, sosial dan ekonomi kota, tidak menyisakan persoalan krusial bagi generasi mendatang.(ALY)***
Rabu, November 18, 2009 | 0 komentar | Selengkapnya...

Wali Kota Bandung H. Dada Rosada Rekomendasikan Usulan UMK Bandung 2010 Rp 1.118.000,--.

BANDUNG -- Wali Kota Bandung, H Dada Rosada melalui suratnya kepada Gubernur Jawa Barat, Nomor 560/2313-Disnaker tertanggal 16 Nopember 2009, menyampaikan rekomendasi upah minimum kota (UMK) Bandung 2010 diusulkan dan dapat ditetapkan Rp 1.118.000,--. Besaran ini naik sebesar 7,02 % dari UMK 2009 dengan tingkat inflasi Kota Bandung sebesar 4 %. Ini artinya ada kenaikan daya beli bagi pekerja/buruh sebesar 3,02 %.


Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung, Hj Hibarni Andam Dewi menuturkan, untuk menentukan usulan besaran UMK, dilakukan melalui Dewan Pengupahan Kota (DPK) Bandung. Pembentukannya didasarkan SK Wali Kota Bandung Nomor 560/Kep.751-Disnaker/2009.

Untuk menghasilkan nilai usulan UMK 2010, Hibarni menyebutkan sedikitnya 13 kali DPK telah melakukan rapat pengkajian. Diawali persiapan perbaikan tata tertib DPK, penetapan parameter kebutuhan hidup layak (KHL) 2009, pembekalan materi dan pelaksanaan survey.

Dalam rapat pembahasannya, (13/11) lalu di Hotel New Naripan Bandung, DPK menerima 3 usulan nilai UMK. Unsur serikat pekerja/serikat buruh mengusulkan Rp 1.159.539,--, unsur pengusaha Rp 1.117.754,-- sementara unsur pemerintah kota mengusulkan Rp 1.118.000,--. "Masing-masing unsure menyerahkan sepenuhnya besaran usulan rekomendasi UMK Bandung 2010 kepada Wali Kota Bandung. Selanjutnya menyampaikan rekomendasi UMK selambat-lambatnya 16 Nopember 2009 kepada Gubernur Jabar untuk mendapat penetapan,".

Wali kota merekomendasi, usulan UMK 2010 besarnya 93,36 % dari nilai kebutuhan hidup layak (KHL) Kota Bandung yang disepakati Rp 1.197.493,--, didasarkan hasil survey DPK Bandung kesejumlah pasar tradisonal, diantaranya Pasar Sederhana, Ujungberung dan Astanaanyar.(ALY)***
Rabu, November 18, 2009 | 0 komentar | Selengkapnya...

Pemakaian Menkomsel Bersama (Best Transceiver Station) Akan Terus Diterapkan Di Kota Bandung

BANDUNG -- Pemakaian menara telekomunikasi seluler (menkomsel) bersama akan terus diterapkan di Kota Bandung. Langkah untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Menara Telekomunikasi di Kota Bandung, belum tepat untuk dilakukan saat ini.


Prinsip dasar dibuatnya perda menara atau tower bersama telepon seluler adalah untuk memberikan kenyamanan kepada warga Kota Bandung. Intinya membatasi jumlahnya jangan sampai Kota Bandung menjadi hutan tower," tegas Dada yang ditemui seusai acara Pernikahan Massal, Di Lap. Tegalega, Jln. Oto Iskandardinata, Sabtu (14/11).

Maraknya pembangunan menara telekomunikasi seluler di Kota Bandung, dinilai banyak kalangan kurang memperhatikan keterbatasan lahan, tidak beraturan letaknya dan mengganggu estetika kota.Bahkan banyak diantaranya masih banyak yang belum memiliki ijin pendirian bangunan dari Pemerintah Kota.

Dada menyebutkan, sebelum dan sesudah diterbitkannya peraturan tersebut, sedikitnya terdapat 100 menara telekomunikasi liar di Kota Bandung. Padahal sebelumnya Pemkot Bandung telah berupaya untuk menyatukan agar operator mau menggunakan menara secara bersama-sama. Sekira Juli 2007 lalu, telah menandatangani nota kesepahaman dengan PT Central Investindo dalam penyusunan master plane menara telekomunikasi seluler di Kota Bandung. "Pendirian bangunan menara komsel ini jika tidak cepat ditata, akan semakin tidak terkendali bahkan akan merusak estetika kota", ungkapnya.

Penataan dan pembangunan menara komsel bersama ini, lebih pada layanan publik dan kesejahteraan masyarakat termasuk pertimbangan ramah lingkungan. "Selain melahirkan master plan penataan menara komsel sekaligus merupakan standar yang memuat hal-hal teknis yang lebih berorientasi pada jaminan keamanan, kenyamanan dan keselamatan masyarakat.

Dada mengakui untuk menerapkan menara telekomunikasi bersama di Kota Bandung bukanlah hal yang mudah. Namun, ia menegaskan hal tersebut harus terus diimplementasikan sesuai dengan amanat perda. Bahkan, Dada menilai, belum perlu dilakukan revisi pada perda tersebut. "Ya perda yang baru saja belum bisa dilaksanakan. Kita jalani saja yang ada dan kita implementasikan. Selesaikan dulu menara yang liar," ucap Dada.

Disinggung kemungkinan adanya peluang bisnis jika pemkot mengambil alih pengelolaan menkomsel di Kota Bandung, Dada mengatakan belum membahas hal itu. Menurutnya banyak aspek yang harus dipertimbangkan dan dipersiapkan untuk mengelola hal itu."Mengelola menara kan tidak mudah. Banyak yang harus dipersiapkan dan dipikirkan matang-matang. Kita belum tentu siap. Jadi jalani saja yang ada, sebagaimana prinsip awal perda ini dibuat," ujarnya.

Sebelumnya, seorang anggota DPRD Kota Bandung Lia Noer Hambali mengatakan, pemkot Bandung sebaiknya mempertimbangkan untuk merevisi perda menkomsel tersebut. Lia menilai, implementasi perda tersebut dirasa minim. Selain masih banyak menkomsel liar, sejumlah operator pun di klaim enggan menggunakan menara bersama. Sementara, di sisi lain, keberadaan menara telekomunikasi menjadi salah satu bisnis baru di Kota Bandung. Pengelolaan menara, diakui Lia, berdasarkan perhitungan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip) mampu menyumbang PAD sekitar Rp 100 miliar. (ALY)***
Rabu, November 18, 2009 | 0 komentar | Selengkapnya...

Sutardi Martasudiredja dan Asep Awaludin Dewan Pengawas PD BPR Kota Bandung 2009-2013

BANDUNG -- Walikota Bandung, H Dada Rosada diwakili Wakil Wali Kota Bandung, Ayi Vivananda melantik Sutardi Martasudiredja dan Asep Awaludin sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kota Bandung periode 2009-2012, di Aula BPR Jalan Naripan 29 Bandung, Jumat (13/11/09).

Dada Rosada dalam sambutan tertulis yang dibacakan Ayi Vivananda menyatakan, keberadaan dewan ini setidaknya memberikan jaminan kearah terciptanya PD BPR yang profesional, karena fungsinya yang bersentuhan langsung dengan penetapan standar dan pengukuran kinerja.

Dada berharap Dewan Pengawas yang baru, selain proaktif mendorong perusahaan dalam menangkap peluang pasar, juga proaktif mengarahkan jalur perusahaan sesuai ketentuan. "Terpenting adalah menumbuhkan budaya organisasi yang berorientasi pada kemajuan. Apalagi Dewan Pengawas terpilih, telah menandatangani kontrak manejemen Bisa diberhentikan ditengah jalan jika tidak bias menunjukkan kinerja baik dalam jangka waktu tertentu,".

Sebagai badan usaha milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Dada menandaskan, PD BPR diharapkan mampu mempresentasikan pemerintah, karena baik buruknya pelayanan akan menjadi cermin kinerja pelayanan publik secara keseluruhan. PD BPR memiliki tanggung jawab moral menegakkan citra positif pemerintah, khususnya dalam konteks pelayaman nasabah, termasuk menopang kinerja keuangan pemerintah daerah melalui kontribusi terhadap PAD. "PD BPR harus mampu berkompetisi dengan perusahaan lain sejenis. Kekalahan dalam persaingan, akan membuat perusahaan ini jauh dari nasabah,"harapnya.

PD BPR Kota Bandung yang kini berstatus perusahaan sehat dan good coorpration government, dikatakannya merupakan reputasi yang dipertaruhkan. Dewan pengawas merupakan bagian dari penguatan perusahaan menjalankan bisnis.

Dada mengingatkan, tantangan PD BPR ke depan, adalah bagaimana meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan karena masyarakat kini memiliki banyak pilihan. Operasionalisasi PD BPR harus diupayakan paralel dengan kebijakan dan program Pemkot dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Memperluas kesempatan kerja dan berusaha melalui penyaluran kredit dengan bunga kompetaitif dan agunan yang tidak memberatkan pelaku usaha menengah kecil dan mikro (UMKM).

Kota Bandung disebutkannya memiliki 50.971 UMKM yang pernah menerima bantuan modal Bawaku Makmur. Potensi ini bisa digali dan dijadikan mitra. "Jika PD BPR bisa menangkap peluang pasar ini, maka kesempatan untuk maju dan berkembang terbuka lebar. Sebaliknya ketidakmampuan berimprovisasi, hanya akan menjadikan perusahaan ini beban pemerintah," kata Dada meningatkan.(ALY)***
Rabu, November 18, 2009 | 0 komentar | Selengkapnya...

Ujian Seleksi cpns Dilaksanakan Serentak 22 November 2009

BANDUNG -- Tim pengadaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) daerah bagi pelamar umum di lingkungan Pemerintah Kotra (Pemkot) Bandung formasi 2009 mencatat, jumlah pelamar hingga 11 Nopember berdasar cap PT Pos 10 Nopember mencapai 6.841 orang. Angka ini dipastikan bertambah bahkan terjadi lonjakan, karena batas akhir penyampaian surat lamaran 11 Nopember belum diterima tim dari PT Pos.

"Setelah Subtim Seleksi Ujian melakukan pemeriksaan, 3.915 pelamar diantaranya dinyatakan lolos seleksi administrasi dan berhak menerima kartu seleksi. Pemberitahuan kepelamar lolos seleksi, secara bertahap telah disampaikan melalui Pos kembali," kata Kepala Badan Kepegawaian daerah (BKD) Kota Bandung, Hj Evi S Shaleha di ruang tengah Balaikota Jalan Wastukancana 2, Kamis (12/11/09).

Alasan tidak lolos selekasi administrasi, Evi menyebutkan 4(empat) penyebab, diantaranya kualifikasi pendidikan tidak sesuai, ijazah atau transkrip nilai tidak dilagalisir, kartu luning atau surat keterangan sehat tidak asli dan usia tidak penuhi syarat antara 18 a.d 35 tahun. Pelamar usia 35 tahun lebih sehari hingga batas akhir 40 tahun, tidak melampirkan surat keterangan pengalaman bekerja minimal 12 tahun 6 bulan.

Seleksi ujian dilaksanakan serentak 22 Nopvember 2009, baik Pemerintah Propinsi Jawa Barat, kabupaten dan kota yang menyelenggarakan pengadaan CPNS Daerah, kecuali 4 (empat) kabupaten yaitu Ciamis, Banjar, Purwakarta dan Subang. "Di Kota Bandung, seleksi ujian dilaksanakan memanfaatkan fasilitas bangunan sekolah SD, SMP, SMA/SMK negeri dan swasta. Kita siapkan 398 ruangan dengan kapasitas untuk 7.960 orang atau kursi. Ini cukup jika terjadi lonjakan pelamar lolos seleksi hingga 9.000 orang," tutur Evi.

Jika dibanding tahun sebelumnya yang mencapai lebih 14.000 orang, jumlah pelamar formasi 2009 kini dikatakan Evi, jumlahnya kemungkinan berkurang. Penyebabnya karena ada persyaratan atau criteria plus yang lebih spesifik. Contohnya seorang Sarjana (S1) Ekonomi disyaratkan bersertifikasi PPAK (akuntan siap pakai,berpengalaman), Diploma III (D3) untuk tenaga pendidikan harus memiliki Akta IV.

Evi menambahkan, kalau melihat dari kebutuhan SKPD dan banyaknya pegawai yang pensiun, sebenarnya Pemkot Bandung membutuhkan sekurangnya tambahan 4.000 PNS. Angka ini meliputi kebutuhan 2.000 tenaga guru, 1.000 orang tenaga kesehatan dan 1.000 tenaga teknis lainnya.

Terkait pengadaan pegawai formasi 2009 disebutkan Evi, jatah sebanyak 700 PNS yang diterima Pemkot Bandung, diperuntukan penuntasan bagi 423 tenaga kontrak kerja (TKK) yang telah tercatat dalam data base. Sisanya 268 orang untuk pelamar umum yang peruntukkannya dialokasikan bagi 121 tenaga guru, 115 tenaga kesehatan dan 32 tenaga teknis lainnya.

"Terakhir dari 423 TKK data base, 14 orang dinyatakan dicoret. Alasannya mereka tidak lagi bekerja di lingkungan Pemkot, mengundurkan diri dan meninggal dunia. "Keinginan kita ini bisa digantikan TKK non data base. Upaya telah kita lakukan tapi tidak dijinkan Pusat karena dinilai tidak memenuhi ketentuan prosedural," ujarnya.(ALY)***
Rabu, November 18, 2009 | 0 komentar | Selengkapnya...

2 TAHUN DEKLARASI SANCANG

BANDUNG -- Deklarasi yang dibacakan oleh KH. Imam Sonhaji, dan ditandatangani oleh tokoh berbagai agama yang ada di Kota Bandung, pada tanggal 10 November 2007 merupakan pernyataan sikap bersama para tokoh agama untuk memelihara kerukunan umat beragama di Kota Bandung. Deklarasi tersebut dikenal dengan Deklarasi sancang.

Keberadaaan deklarasi Sancang, menurut Ki Agus Zaenal Mubarok sebagai ketua forum lintas agama deklarasi sancang (LADS) dirasakan cukup banyak manfaatnya, dalam menjaga kondusifitas kerukunan umat beragama di Kota Bandung. "Keberagaman agama yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Bandung, janganlah dijadikan sebagai bahan konflik, tetapi harus dijadikan sebagai solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada," ujarnya pada saat peringatan 2 tahun Dekalarasi Sancang di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Maulana Yusuf, jalan Maulana Yusuf No 20, Selasa (10/11) malam.

Ki Agus juga berharap spirit deklarasi sancang ini terus berlanjut, dan dapat bergulir ke tingkat yang lebih tinggi lagi. "Kami sepakat untuk menjaga keutuhan Kota Bandung dan hidup secara berdampingan dengan aman dan damai, dan berharap spirit dari deklarasi ini dapat berkembang di tingkat yang lebih tinggi lagi," ujarnya.

Menurut KH. Maftuh Kholil salah seorang deklarator, deklarasi sancang timbul karena melihat berbagai fenomena yang terjadi seperti, suatu agama sudah menjadi mayoritas maka akan timbul rasa arogan dari agama tersebut, fenomena timbulnya konflik antar agama di Indonesia, dan Program Wali Kota Bandung, yaitu Bandung Agamis. "Kami melihat fenomena-fenomena tersebut, sebagai dasar terciptanya deklarasi Sancang," ucapnya.

Lebih lanjut Mafthuh Kholil juga mengungkapkan, 2 tahun deklarasi sancang, menimbulkan berbagai hal yang positif di Kota Bandung, seperti rasa nyaman ketika beribadah, karena tidak ada gangguan dari pihak atau agama lain, dan kerjasama yang terjadi di antara umat beragama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan social yang ada.

Wali Kota Bandung, H. Dada Rosada yang hadir pada saat peringatan tersebut mengungkapkan rasa apresiasinya terhadap deklarasi Sancang dan hasil yang telah dicapainya. "Saya merasa gembira dengan adanya deklarasi ini dan hasil yang telah dicapainya, apalagi hal tersebut sesuai dengan salah satu agenda prioritas Kota Bandung, yaitu Bandung Agamis.

Dada juga mengajak kepada seluruh umat beragama untuk dapat secara lebih konkret lagi dalam melaksanakan deklarasi sancang. "Saya mengajak semuanya untuk dapat melakukan gerakan di bidang lingkungan hidup, seperti menanam pohon, minimal satu rumah satu pohon, karena hal ini merupakan salah satu hal konkret dari deklarasi sancang," ujar Dada.

Dada juga berharap kondusifitas kehidupan beragama di Kota Bandung dapat terus dijaga sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak terganggu akibat timbulnya konflik antar agama. (ALY)***
Rabu, November 18, 2009 | 0 komentar | Selengkapnya...

Pemberian Bantuan Gempa Tasikmalaya dan Ciamis

BANDUNG -- Rangkaian pemberian bantuan Pemerintah Kota Bandung kepada korban gempa bumi di Selatan Jawa Barat direalisasikan oleh Walikota Bandung H. Dada Rosada sebagai ketua satlak PDP Kota Bandung dengan menyerahkan bantuan kepada Wakil Bupati Tasikmalaya H.E.Hidayat, SH.MH.

Pada kesepatan tersebut diserahkan bantuan berupa uang sebesar 150 juta dan bantuan dalam bentuk barang diantaranya beras 5 ton, mie instant (800 dus), sarden (61 dus), minyak goreng, air mineral, makanan bayi, makanan dan minuman ringan serta barang keperluan lainnya berupa pakaian layak pakai, juga bantuan Kecamatan Cisayong uang 10 juta rupiah, perbaikan mesjid Cigalontang 5 juta rupiah.

Dada menyampaikan bantuan ini sebagai amanat warga kota, "Sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan masyarakat Bandung dan bentuk kepedulian social kemanusiaan, kami warga Kota Bandung ikut merasa prihatin, saya sebagai walikota bandung berkewajiban menyampaikan amanat yang dititipkan warga Bandung kepada saya untuk korban gempa Jawa Barat" ungkapnya di kecamatan Cigalontang kabupaten Tasikmalaya, rabu (11/11/09).

Selanjutnya dihari yang sama, Dada juga telah menyerahkan Bantuan kepada Kota Tasikmalaya berupa uang sebesar 50 juta rupiah diterima oleh Wakil Walikota tasikmalaya Ir.H.Dede Sudrajat dan bantuan gempa kabupaten ciamis Rp 150 juta yang diterima Bupati ciamis, H. Ukon Komara serta bantuan berupa beras 5 ton, mie instant 800 dus, sarden 62 dus, minyak goreng 60 dus, minuman makanan ringan, susu, makanan bayi dan pakaian layak pakai, di Pendopo Kabupaten Ciamis.

Harapan untuk tetap semangat disampaikan dada dalam sambutannya "kita datang untuk memberikan spirit dan semangat untuk hidup sabar dan tawaqal, jangan dilihat dari besarnya tetapi rasa keperduliannya" jelasnya.

"Bantuan untuk korban gempa kini mulai surut, sedangkan kebutuhannya tidak berkurang mungkin malah bertambah, kami mengucapkan terimakasih", sambut Ukon.

Sebelumnya rangkaian pemberian bantuan ini telah diserahkan ke kabupaten Bandung Barat, Garut, dan Cianjur "kita telah melakukan survei, dengan pertimbangan besarnya jumlah kerugian bencana" ujar Dada.(ALY)***
Rabu, November 18, 2009 | 0 komentar | Selengkapnya...

DPRD Kota Bandung Sahkan RAPBD Perubahan 2009 Dengan Nilai Surplus Rp 22,828 miliar

BANDUNG -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung akhirnya mengesahkan rancangan peraturan daerah ( Raperda) APBD Perubahan 2009 Kota Bandung. Raperda disahkan dengan nilai surplus Rp 22,828 miliar setelah melalui proses pembahasan di tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Bangar) Raperda APBD-P 2009 selama hampir dua bulan. Pembahasan sebelumnya, mengalami defisit hingga Rp 25,365 miliar.

Ketua Bangar DPRD Kota Bandung Tomtom Dabbul Qomar dalam laporannya mengungkapkan, Bangar dan TAPD berhasil melakukan efisiensi secara besar-besaran terutama untuk sector belanja daerah. "Awalnya, nilai total belanja daerah di RAPBD-P 2009 mencapai Rp 2,5 triliun dengan total pendapatan Rp 2,2 triliun. Sehingga ada defisit Rp 25,365 miliar. Namun sekarang kondisinya justru mengalami surplus Rp 22,828 miliar," ungkap Tomtom dalam rapat paripurna pengesahan APBD-P 2009 di gedung DPRD Kota Bandung, Jln Aceh, Senin (9/11).

Tomtom memaparkan, untuk pendapatan dalam APBD-P 2009 mencapai angka Rp 2,290 triliun. Sedangkan sektor belanja mencapai Rp 2,507 triliun. Surplus didapat selain dari efisiensi, juga diperoleh dari dana perimbangan atau pembiayaan netto sebesar Rp 187 milliar. Efisiensi dilakukan terhadap beberapa hal, diantaranya dari anggaran yang tidak terserap, sisa lelang dan penangguhan program yang tidak mendesak untuk segera dilakukan. "Untuk efisiensi saja nilainya mencapai Rp 48,4 milliar. Sedangkan surplus di APBD-P 2009 sebesar Rp 22,828 milliar akan dimasukkan dalam RAPBD 2010 yang akan segera kita bahas," jelasnya.

Tomtom pun menyebut beberapa catatan penting yang harus diperhatikan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terkait APBD Perubahan. Pertama, DPRD masih akan tetap mempertahankan anggaran insentif guru honorer senilai Rp 14 miliar. "Dana ini masih tetap kita pertahankan. Untuk itu sambil menunggu payung hukum pencairannya, diharapkan Pemkot Bandung terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat," tambahnya.

Selanjutnya, anggaran untuk pemutihan PDAM sebagai realisasi dari Perda Penyertaan Modal sebesar Rp 22 miliar juga disetujui. Begitu juga bantuan sebesar Rp 12 miliar untuk PD Kebersihan. "Dengan catatan, kedua SKPD tersebut dapat lebih meningkatkan kinerjanya dan memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD," sambung Tomtom.

Bangar DPRD juga merekomendasikan penambahan anggaran untuk pembelian lahan ruang terbuka hijau (RTH) sebesar Rp 18 miliar yang Lokasinya bisa tersebar di 6 kawasan. Juga Bantuan wali kota khusus (Bawaku) Sehat Rp 8 milyar yang harus diikuti peningkatan kualitas pelayan bagi warga miskin sesuai standar pelayanan minimal.

Fraksi PKS, dalam kata akhirnya yang dibacakan Ketua Fraksi PKS, Oded M Danial menyoroti menurunnya PAD sebesar Rp 5,57 miliar. Untuk itu, Fraksi PKS meminta Pemkot Bandung lebih kerja keras dalam mengejar target PAD. Salah satunya, yaitu meningkatkan raihan pajak reklame. "Tahun 2010 mendatang raihan pajak reklame mau tidak mau harus meningkat," tegas Oded.

Wali Kota Bandung, Dada Rosada menyatakan, pihaknya akan mengupayakan apa yang menjadi catatan dewan. Disyahkannya RAPBD Perubahan 2009, dikatakannya akan memperlancar tugas-tugas eksekutif ke depan, terutama tetap terjaganya kinerja keuangan daerah dan terjaminnya kelancran pembangunan. "Untuk itu intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah harus terus dilakukan disamping efisiensi pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pemanfaatan asset daerah serta penciptaan iklim usaha yang kondusif," ujarnya. (ALY)***
Rabu, November 18, 2009 | 0 komentar | Selengkapnya...

Wakil Walikota Lantik 272 Pejabat

BANDUNG -- Wajah birokrasi pemerintahan saat ini begitu transparan, sekecil apapun kekeliruan dapat menjadi sorotan masyarakat. Namun sepanjang bekerja profesional dan sesuai prosedur, kritikan tajam dapat merupakan cambuk untuk bekerja lebih baik lagi.


"Setidaknya ini memberi inspirasi bagi kita sebagai aparatur untuk selalu berupaya meningkatkan kinerja sebagai konsekuensi pelayan publik," kata Wakil Walikota Bandung, Ayi Vivananda mengingatkan saat melantik dan mengambil sumpah 272 pejabat struktural dilingkungan Pemerintah kota (Pemkot) Bandung, di Gedung Serbaguna Bermartabat Jl. Wastukencana No. 2 Bandung, Jumat (06/11/09).

Ayi mengingatkan, daya kritis sebagai bentuk partisipasinya dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Masyarakat ingin tahu lebih banyak lagi kegiatan pemerintahan. Layanan Informasi melalui situs bandung.go.id meningkat dari waktu ke waktu. Tidak kurang dari 900 pengguna internet mengaksesnya. "Ini fakta bahwa masyarakat membutuhkan lebih banyak informasi tentang Kota Bandung. Kondisi ini semestinya disikapi jajaran pemerintahan melakukan pemutahiran data dan informasi yang lebih lengkap, termasuk sistem pelayanan publik yang lebih efisien," ungkapnya.

Seorang pejabat dikatakannya, harus mempunyai loyalitas, kemampuan dan aksepibilitas di masyarakat. "Tidak pada tempatnya, jika ada pejabat yang menganggap kurang atau tidak menyukai posisinya. Karena jabatan harus diartikan sebagai amanah dan harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab,".

Kepada yang pensiun, Ayi menyampaikan penghargaan sekaligus pesan. "Masa pensiun bukan berarti akhir dari kegiatan berkarya. Pengabdian lain di depan telah menunggu. Manfa'atkan pengalaman dan wawasan melalui kreatifitas kreatif dan produktif ditengah masyarakat," ungkap Ayi.

Pelantikan ditandai penyematan tanda penandatangan berita acara sumpah jabatan dan surat pernyataan kontrak jabatan, penyematan tanda jabatan. Simbolis dilakukan kepada Camat Bojongloa Kaler Dedi Sopandi, S.Stp, M.Si. dan Lurah Cigadung Kec. Cibenying Kaler Sobari Riswandi, S.Sos.

Pelantikan didasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Bandung Nomor 821.2/kep.894-BKD/2009 tanggal 30 oktober 2009, merinci 43 orang pensiun, 12 pejabat menjadi pelaksana kerena mengundurkan diri dari jabatan, diberhentikan dan sakit permanen, sedangkan 1 orang meninggal dunia dan 1 orang pindah.

Pejabat eselon III.a yang dilantik yaitu Camat Bojongloa Kaler menggantikan Sunarya yang pensiun. Seorang pejabat Eselon III.b dan 210 pejabat eselon IV, diantaranya jabatan kepala UPT pada BAPPEDA, Lurah, Kepala seksi dan kepala Sub. Bagian pada Kecamatan, Sekretaris dan Kepala Seksi Kelurahan. (ALY)***
Rabu, November 18, 2009 | 0 komentar | Selengkapnya...

Perekrutan CPNS Kewenangan Pemerintah Pusat

BANDUNG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengakui, keberadaan tenaga kontrak kerja (TKK) telah berkontribusi besar terhadap kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Bandung. Wajar jika memberikan apresiasi meningkatkan statusnya menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) daerah. Asa pun menjadi kenyataan manakala Pemerintah Pusat melalui Kementrerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) menyatakan, bahwa pengangkatan TKK menjadi CPNS secara bertahap hingga akhir 2009 harus sudah tuntas.

Perekrutan didasarkan Undang-Undang Nomor 43/1999 tentang pokok-pokok kepegawaian. Peraturan Pemerintah (PP) 43/2007 sebagai peraturan baru perubahan atas PP 48/2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Intinya kewenangan perekrutan CPNS ada pada Pemerintah Pusat.

"Sebagai tim pelaksana perekrutan di daerah, Pemkot Bandung harus mentaati aturan ini secara konsisten dan konsekuen, termasuk ketika ada pengaturan baru lainnya yang dikeluarkan Pemerintah Pusat," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandung, Hj. Evi S Shaleha, dalam arahannya yang ditujukan kepada 725 TKK non data base, pada apel pagi mulai kerja di Plaza Balaikota Jalan Wastukancana 2, Kamis (05/11/09).

Pemkot Bandung terkait persoalan TKK non data base dikatakannya, kini sedang mencari alternative solusi terbaik yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan terus melakukan konsultasi ke Depdagri, Menpan dan BKN. "Kita butuh TKK. Sepanjang ketentuan memungkinkan, Pemkot akan mengupayakan yang terbaik. Apalagi TKK telah berkontribusi terhadap kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Bandung,".

Sesuai materi arahan dari wali kota kepadanya, Evi menyatakan TKK non data base Kota Bandung bisa memanfaatkan sebaik-baiknya peluang yang ada saat ini dengan ikut penerimaan CPNS dari jalur pelamar umum. Jika tak ada formasi, bisa manfaatkan formasi di kota dan kabuten lain, diantaranya Kabupaten Bandung Barat, Cimahi. "Bagi atlet dan pelatih berprestasi, ada peluang diangkat jadi CPNS di Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk 87 orang tersebar di 29 cabang olah raga. Bagi yang minat hubungi KONI Kota Bandung,".

Bagi TKK yang telah tercatat dalam data base BKN, pengusulan yang diawali pemberkasan, dikatakannya kini sedang dilakukan proses penetapan NIP CPNS oleh BKN. "Bila pemberkasannya memenuhi syarat sesuai ketentuan akan diangkat, tetapi bila menurut BKN belum atau tidak memenuhi syarat maka tidak diangkat,". (aly)***
Rabu, November 18, 2009 | 0 komentar | Selengkapnya...

H Dada Rosada : Warga Banten dan Jawa Barat Sadulur Satungtung Umur Kekuatan Mengembangkan Daya Saing Daerah

BANDUNG -- Paguyuban warga Banten (Puwnten) merupakan isyarat potensialitas komunitas warga Banten perantau. Dari banyak peran anggotanya ditengah kehidupan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, berupaya menjadikannya bermanfaat tidak saja untuk diri tapi juga lingkungannya.

"Dilandasi filosofi Ki Sunda, silih asah ku pangabisa, silih asih ku pangarti, tur silih asuh ku pangaweruh. Puwnten didirikan untuk mengaktualisasikan semangat kebersamaan yang tidak terbatas pada warga banten. Komitmen kita, dimanapun berada harus dapat memberikan manfaat pada orang lain," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Puwnten Jawa Barat, H Ferdi Ligaswara pada acara silaturahmi nasional warga Banten, di Aula Pusdai Jalan Diponegoro Bandung, Kamis malam (5/11/09). Ditandai penggalangan dana peduli gempa dan berbagai atraksi kesenian daerah.

Tampak hadir Wali Kota Bandung, H Dada Rosada, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Puwnten, H Tb Fahrul Nahri, Dewan Pembina Pusat Puwnten, H Suryadi Sudirdja (mantan Gubernur DKI), Ketua DPRD Banten, H Aeng Haerudin, Asisten Admionistrasi Umum Prop Banten, H Apon Suryana mewakili Gubernur Banten.

Wali Kota Bandung, H Dada Rosada mengatakan, Puwten merupakan wujud rasa cinta pada tanah kelahiran sekaligus turut bangga pada tanah perjuangan. Paguyuban ini dikatakannya merupakan realita yang mampu menguatkan eksistensi daerahnya sekaligus membuka interaksi social, budaya dan ekonomi yang konstruktif.

"Sanajan Banten jeung Jawa Barat geus beda gubernur, urang tetep sadulur anu baris akur satungtung umur. Komo deui Gubernur Bantenna kungsi icikibung di Kota Bandung, ujarnya".

"Puwnten bukan saja mewarnai corak budaya Kota Bandung melelui atraksi seni debus dan rampak bedugnya, tapi juga mewarnai aktivitas social, ekonomi serta politik kedua wilayah yang kian dinamis," imbuhnya.

Secara factual kata Dada, Kota Bandung menjadi tujuan pendidikan warga Banten. Sebaliknya Warga Bandung dan Jawa Barat menjadikan Banten sebagai salah satu tujuan pendidikan bidang agama dan mencvari kerja, karena Banten memiliki industri ikon nasional, Krakatau Steel.

Dada berharap Puwnten mampu memperkokoh akar budaya local agar kedua daerah terus saling mengisi. Terlebih Banten dan Jawa Barat membutuhkan percepatan pembangunan yang karakteristik SDM lokalnya sama. "Jika Jawa Barat dan Banten tidak saling mengikat pada kesamaan cultural, kita akan menghadapi kendala,".

Pemkot Bandung imbuhnya, mengharapkan dukungan dan kerja sama seluruh warga Banten, terutama untuk mengembangkan daya saing kota dengan mengekspresikan potensi yang dimiliki. Begitupun warga Bandung yang ada dibanten saya minta melakukan hal yang sama. (ALY)***
Rabu, November 18, 2009 | 0 komentar | Selengkapnya...

Lembaga Pelatihan Kerja (HILLSI) Strategis Siapkan Tenaga Kerja Kompetensi Atasi Pengangguran

BANDUNG -- Dari banyak persoalan ketenagakerjaan, pengangguran merupakan satu persoalan yang tidak akan habis-habisnya. Penyebabnya, penyerapan dan pertumbuhan tenaga kerja masih jauh dari seimbang. Kendala utama lebih pada ketidaksiapan pencari kerja memasuki pasar kerja khususnya terkait aspek ketrampilan.

"Meski Kota Bandung dikenal sebagai kota vokasional, kota yang memiliki pendidikan kejuruan terbanyak disbanding daerah lainnya di Indonesia, namun tidak sedikit lulusan pendidikan umum yang mencari kerja tidak memiliki kompetensi," kata Wali Kota Bandung, H Dada Rosada pada acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia (HILLSI) Kota Bandung masa bakti 2009-2014, di Café Lounge Persib, Jalan Sulanjana Bandung, Selasa (03/11/09).

Dada menandaskan, keberadaan lembaga-lembaga penyelenggara latihan kerja, sangat strategis. Bahkan telah menjadi mitra kerja pemerintah kota dalam mencetak tenaga kerja siap pakai, khususnya bagi mereka lulusan sekolah-sekolah umum. "Bagaimanapun institusi ini merupakan mitra penting pemerintah kota, setidaknya dalam mempersiapkan SDM Kota Bandung berkualitas, mandiri dan berdaya saing,".

Hingga 2008 sebut Dada, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung mencatat, besaran angka pengangguran menunjukan angka 173.074 orang. "Ini merupakan tantangan bagi HILLSI. Pelantikan pengurus baru ini setidaknya akan membangkitkan kembali kiprah organisasi yang sebelumnya terhenti," harap Dada.

Seperti pendidikan umum, Dada mengingatkan adanya 3 aspek penting dalam penyelenggaraan pelatihan. Ketiga aspek ini meliputi mencerdaskan peserta didik, menyiapkan tenaga kerja terampil serta mengembangkan iptek atas dasar nilai nilai luhur budaya bangsa. Karena menurutnya, keberhasilan latihan bukan semata-mata berorientasi pada keuntungan financial, tetapi lebih kepada keuntungan social dan cultural.

"Saya berharap HILLSI mampu menggali gagasan segar obyektif, rasional dan realistis. Merumuskannya sebagai kebijakan organisasi tidak saja untuk saat ini tapi juga dimasa mendatang," kata Dada berharap agar HILLSI bersinergi dengan pemerintah kota, terutama dalam memantapkan 7 agenda prioritas pembangunan Kota Bandung khususnya bidang pendidikan dan kemakmuran.

Kepala Disnaker Kota Bandung, Hibarni Andamdewi sebelumnya menyatakan, untuk bisa mengisi pasar kerja, pelatihan tenaga kerja harus berbasis kompetensi. Disnaker mengupayakannya tidak saja melalui pelatihan dan sertifikasi tapi juga pemagangan bekerjasama dengan sejumlah perusahaan. Kondisinya cukup berkembang, dan sudah banyak tenaga kerja terserap. Kota Bandung kini dikatakannya memiliki 151 lembaga pelatihan kerja aktif berbagai jenis kompetensi.

Zulkifli M Adam selaku ketua baru DPC HILLSI Kota Bandung menyatakan, HILLSI adalah wadah berhimpunnya lembaga-lembaga pelatihan kerja yang peduli terhadap pengembangan SDM yang memiliki kualitas profesionalisme. Organisasinya siap bersinergi dengan Pemerintah Kota Bandung menjalankan amanah, mencetak tenaga kerja yang memiliki keunggulan dan kompetitif.

"Kualitas profesiolisme SDM merupakan faktor dominan di era globalisasi. Penyiapan tenaga kerja trampil, adalah bagian perhatian utama kita ikut mengatasi pengangguran di Kota Bandung. Ini hanya bisa diupayakan kalau HILLSI dengan pemerintahnya terjalin harmoni kerja sama yang baik,".(ALY)***
Rabu, November 18, 2009 | 0 komentar | Selengkapnya...

Bank Jabar Banten Gelar Undian ‘Petik Hadiah’

TASIKMALAYA -- Bertempat di Mall Plaza Asia Tasikmalaya, Bank Jabar Banten menyelenggarakan penarikan undian petik hadiah periode 2009 putaran ketiga setelah penarikan di wilayah Cirebon dan Banten. Pengundian hadiah yang memperebutkan 5 Toyota Yaris, 27 Honda Vario,dan 50 LCD TV ini juga dihadiri pejabat daerah Tasikmalaya, serta komisaris dan direksi BJB. Sabtu, (14/11).

Sedangkan, Penarikan undian tahap pertama dilakukan di Grage Mal Cirebon pada Sabtu (31/10). Berbagai hadiah dengan hadiah utama berupa Toyota Yaris diberikan kepada nasabah Kota dan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Subang.

"Selanjutnya kita akan melakukan pengundian di Serang, Tasikmalaya, Bogor, dan puncaknya di Kemayoran Jakarta melalui siaran langsung pada Januari 2010," katanya. Pengundian hadiah yang digelar di Kota Tasikmalaya merupakan program tahunan sebagai wujud apresiasi bagi nasabah.

"Undian hadiah ini sebagai apresiasi nasabah khususnya nasabah tabungan perorangan," katanya. Direktur Dana dan Jasa Bank Jabar Banten, Tatang Sumarna mengatakan,
Dijelaskannya tabungan perorangan tersebut yakni terdiri dari Tandamata, Tandamata Gold, Tandamata Dollar, dan Simpeda serta deposan perorangan, secara rupiah maupun dollar.

Ia menjelaskan setiap nasabah daerah di berbagai cabang Bank Jabar Banten yang tersebar berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan berbagai hadiah yang sudah disiapkan.

Nasabah bank Jabar Banten yang berada di daerah memiliki kesempatan mendapatkan hadiah Toyota Yaris, sepeda motor Vario, dan LCD serta hadiah utama berupa Mercedes Type C280 Elegance.

Ia menambahkan para nasabah memiliki kesempatan memperoleh hadiah pada undian `petik hadiah` Bank Jabar Banten yang diprogramkan semakin besar di tahun mendatang. "Kesempatan menang akan semakin besar apabila saldo simpanan yang diendapkan tinggi, sehingga diharapkan banyak kesempatan menang," katanya.

Pengundian hadiah yang digelar di Tasikmalaya memperebutkan lima unit mobil Toyota Yaris sebagai hadia pertama, 27 unit sepeda motor Vario sebagai hadiah kedua, 50 LCD TV, hadiah ketiga, dan hadiah hiburan handphone. (Aly/Aris)***
Senin, November 16, 2009 | 0 komentar | Selengkapnya...

Ucapan Selamat







Minggu, November 08, 2009 | 0 komentar | Selengkapnya...

PENGURUS DPK KORPRI KOTA BANDUNG PERIODE 2009 - 2014 DILANTIK

BANDUNG -- Kepengurusan DPK (Dewan Pimpinan Kota) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Bandung, periode 2009 - 2014, Rabu (4/11) secara resmi dilantik oleh wakil ketua DPP Korpri Jawa Barat, Drs. H. Subarna MM. Pelantikan dilaksanakan di pendopo Kota Bandung, jalan Dalem Kaum 56.
Hadir dalam acara tersebut Wali Kota Bandung, H Dada Rosada SH. M. Si, wakil Wali Kota Bandung, Ayi Vivananda SH., Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Dr. Edi Siswadi M.Si., unsur muspida dan sejumlah pejabat publik.

Pengurus DPK Korpri Kota Bandung periopde 2009 - 2014 diantaranya Walikota Bandung, Wakil Wali Kota Bandung dan Sekda Kota Bandung sebagai Penasehat, Sedangkan ketuanya masih dipegang oleh H. Nanang Sudjana SH. Sedangkan Wakil Ketua I, dipegang oleh Tjutju Nurdin SH, H. Jaja Sutardja SH. sebagai Waki Ketua II, H. Nana Supriatna MM. sebagai wakil Ketua III dan Drs. H S. Suryaman sebagai Sekretaris.

Wali Kota Bandung, mengharapakan pengurus yang baru dilantik ini mampu mendorong percepatan reformasi birokrasi guna mewujudkan kualitas dan efektivitas pelayanan aparatur Aparatur Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. "Saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan apresiasi yang begitu besar dari seluruh jajaran DPK Kota Bandung, terhadap kelangsungan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyrakatan di Kota Bandung, " ujarnya.

Lebih lanjut Wali Kota, mengatakan bahwa aparatur Pemkot Bandung yang sekaligus sebagai anggota Korpri bertanggung jwab terhadap terciptanya pemerintahan yang kuat dan akuntabel, serta terpanggil untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. "Saya menilai aparatur dan Korpri Kota Bandung tumbuh menjadi sosok yang lebih dewasa, tegas dalam menjaga komitmen, sehingga paradigma baru korpri mulai dirasakan oleh masyarakat," ucapnya.

Dada juga mengajak seluruh pengurus dan anggota korpri di Kota Bandung untuk mempertahankan dedikasi terhadap profesi yang berintikan pelayanan, agar stabilitas sosial, budaya, ekonomi dan politik Kota Bandung benar-benar mantap, sehingga ketika dihadapkan pada pilihan untuk melakukan akselerasi pembangunan, tidak ada masyarakat yang tertinggal atau melahirkan kesenjangan baru yang akan memperbesar permasalahan Kota Bandung. "Demikian juga ketika proses politik yang menghasilkan kepemimpinan di berbagai tingkatan, korpri akan tetap berada pada koridornya, mengusung sistem birokrasi yang menopang jalannya pemerintahan serta pembangunan," tandasnya.

Senada dengan Wali Kota Bandung, Ketua DPK Korpri Kota Bandung mengingatkan kepada anggota korpri agar selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, perkokoh jiwa corsa diantara anggota dan tetap loyal kepada pimpinan, dan komitmen profesionalisme, advokasi dan kesejahteraan. (ALY)***
Rabu, November 04, 2009 | 0 komentar | Selengkapnya...

Kota Bandung Raih Penghargaan Daerah Berprestasi

BANDUNG -- Kota Bandung bersama 27 kota, 17 kabupaten dan 9 propinsi di Indonesia, menerima piagam penghargaan dan dana insentif antara Rp 18 milyar hingga Rp 38 milyar dari Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, pada acara Stakeholders Gathering dalam rangka Hari Keuangan ke 63 di Gedung Departemen Keuangan RI, Jalan Dr Wahidin Raya I Jakarta, Senin malam (02/11/09).


Penghargaan diberikan karena dinilai berprestasi dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, tetap mengupayakan terwujudnya clean government dan good governance serta kinerja keuangan yang baik.

Sri Mulyani menyebutkan, penentuan daerah berprestasi dan besaran alokasi dana insentif, didasarkan pada ranking tertentu dan hasil bobot terhadap 2 (dua) kriteria, antara lain kinerja keuangan dan kinerja ekonomi serta kesejahteraan.

Kriteria keuangan meliputi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) diatas rata-rata nasional, Perda APBD ditetapkan tepat waktu, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diatas rata-rata nasional meski kemampuan fiscal rendah, opini laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) BPK RI menyatakan wajar tanpa pengecualian (WTP) atau wajar dengan pengecualian (WDP) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Sedangkan kriteria ekonomi dan kesejahteraan, meliputi penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan, inflasi dibawah rata-rata nasional, pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata nasional.

Kebijakan yang rencanananya berlanjut dan dilaksanakan setiap tahun, Sri Mulyani berharap, akan memacu pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerjanya. "Bagi yang sekarang berprestasi jangan cepat merasa puas, pertahankan dan tingkatkan terus jangan sampai menurun. Sementara bagi yang belum mendapatkan, bangkitkan motivasi kinerja dan raih prestasi,".

Wali Kota Bandung, H Dada Rosada mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih Penghargaan yang diterimanya dari Menteri Keuangan ini dikatakannya, merupakan kinerja seluruh elemen di Kota Bandung, Pemerintah Kota, DPRD dan masyarakat. "Alhamdulillah, ini akan lebih memotivasi kita untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah lebih baik lagi.," ungkapnya seraya menyatakan, dana insentif yang diterimanya akan dimanfaatkan untuk penataan infrastruktur jalan di Kota Bandung.

Terkait jenis opini WDP terhadap LKPD Kota Bandung dari BPK RI Perwakilan Jawa Barat beberapa waktu lalu (29/10), Dada menyatakan temuan memang ada namun tidak menyebabkan kerugian keuangan daerah. Temuan umumnya lebih disebabkan pada perbedaan administrasi.

Senada dengan Inspektur Kota Bandung, H Sukarno yang mengatakan, jenis opini WDP terdapat pengertian bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai standar akuntansi, kecuali dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Opini WDP untuk Kota Bandung dikatakannya, jauh lebih baik dari opini menolak memberikan pendapat atau disclamer opinion.

Perbedaan administrasi sebagai temuan BPK dikatakannya, dicontohkannya terjadi pada pengelolaan asset daerah yaitu pengadministrasian ketika pengalihan asset Dinas Pasar ke PD Pasar. Saat pemeriksaan dilakukan, PD Pasar belum merinci secara baik sehingga datanya tidak bisa diandalkan oleh BPK. Ini mengakibatkan terjadi selisih belanja modal antara catatan yang ada di bagian asset dengan yang ada di bagian keuangan, "Jadi bukan dikorup tetapi nilai assetnya yang catatanya belum terinci. Namun sesuai kepatuhan terhadap aturan, 2 kali 30 hari kedepan akan segera kita lanjuti tertib administrasinya oleh SKPD nya yang terkait," jelasnya. (ALY)***
Rabu, November 04, 2009 | 0 komentar | Selengkapnya...

Insan Sepak Bola Bandung Tidak Ingin Persib Rubah Nama dan Pindah Basecamp

BANDUNG -- Meski sudah menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat, club sepak bola Persib Bandung sangat tidak diharapkan jika berpindah basecamp atau bermarkas di luar Kota Bandung. Lebih dari itu Persib yang kini dikelola PT Persib Bandung Bermartabat, juga tidak diharapkan berubah nama.
Persib Bandung sesuai namanya harus bermarkas di Kota Bandung. Siapapun pengelolanya harus tetap mengingat, bahwa Persib adalah milik club-club atau persatuan sepakbola (PS) Kota Bandung.

"Kami juga minta perhatian, kompetisi PS sebagai kompetisi pembinaan perlu diutamakan dalam penyusunan skuad Persib," pinta Mukti Suwondo mewakili 36 PS dalam acara silaturahmi insane sepakbola Kota Bandung, di Pendopo umah dinas wali kota Jalan Dareglem Kaum, Selasa malam (03/11/04).

Menurutnya, PS adalah lembaga formal basis pembinaan untuk menjunjung tinggi persepakbolaan. PS yang kini menjadi pengcab PSSI, telah berhasil membentuk tim solid usia 15, 18, 21 tahun untuk berkiprah di event regional maupun nasional. Untuk kesinambungan pembinaan sehingga mampu berkontribusi terhadap Persib, Mukti berharap, perlunya pengcab menyusun kembali jadwal kompetisi. Selain itu dirinya juga mengusulkan, agar PS-PS diikutsertakan dalam kepemilikan saham di PT PBB.

Kualitas hasil pembinaan menurutnya, dijamin mampu bersaing dengan pemain-pemain lain yang direkrut dari luar Kota Bandung. Intinya, pembinaan harus dibenahi.

Hal senada juga disampaikan perwakilan mantan pemain Persib, Risnandar Sondoro, pentingnya Persib memperhatikan aspirasi PS. "Sebagai pemain yang pernah dibesar Persib, kami juga pernah membesarkan Persib. Bahkan banyak diantara mamtan pemain yang juga menjadi pelatih dan pendidik,".

Ketua KONI Kota Bandung, H Edi Siswadi yang juga Sekda Kota Bandung menyatakan, dirinya tidak akan kapok membantu dan dukung financial Persib. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bukan tidak mampu dalam financial, tapi lebih karena kendala regulasi.

Untuk berprestasi menurutnya, Persib harus membangun kemitraan dengan berbagai kalangan disamping kerja keras yang selama ini telah ditunjukkan. "Saya berharap di 2010, Persib mampu tunjukkan prestasi gemilang. Menjadi juara Liga Super sebagai kado istimewa hari jadi Kota Bandung yang kedua abad. Prestasi lain terasa hambar ketika Persib belum mampu meraih prestasi,".

Wali Kota Bandung, H Dada Rosada menyatakan, dirinya sudah sangat merindukan Persib menjuarai LSI. Persib menurutnya kini sudah memiliki pelatih dan pemain bagus. Persoalannya tinggal bagaimana mensiasatinya. Lebih dari itu, harmoni hubungan antar pemain, pelatih dan pengurus juga penting untuk diwujudkan disamping doa dan restu orang tua.

Sebagai Ketua Umum Pengcab PSSI Kota Bandung, Dada mempunyai kewajiban melaksanakan amanah mewujudkan aspirasi PS-PS sebagai anggotanya. Tidak kalah penting menurutnya, adalah membina hubungan harmonis dengan PS-PS dengan PT PBB. "Sebelumnya ketika sebagai mandataris, tugas saya selesai dengan terbentuknya PT PBB. Hari ini saya pribadi bersama yang lainnya siap menanam saham di PT PBB untuk kejayaan Persib," ujarnya.

Menanggapi Mukti dan Risnandar, Dada menyatakan apa artinya sepakbola jika tanpa kompetisi. Selain latihan rutin, pembinaan Club akan berhasil kalau didukung kompetisi. Dirinya juga menyatakan, di 2010 akan memulai pembangunan stadion sepakbola di kawasan Gedebage. Bahkan di kawasan ini, juga akan dibangun kantor secretariat KONI, Kantor Dinas Olah Raga dan Sekretariat Pengcab. (ALY)***
Rabu, November 04, 2009 | 0 komentar | Selengkapnya...

Lembaga Pelatihan Kerja (HILLSI) Strategis Siapkan Tenaga Kerja Kompetensi Atasi Pengangguran

BANDUNG -- Dari banyak persoalan ketenagakerjaan, pengangguran merupakan satu persoalan yang tidak akan habis-habisnya. Penyebabnya, penyerapan dan pertumbuhan tenaga kerja masih jauh dari seimbang. Kendala utama lebih pada ketidaksiapan pencari kerja memasuki pasar kerja khususnya terkait aspek ketrampilan.

"Meski Kota Bandung dikenal sebagai kota vokasional, kota yang memiliki pendidikan kejuruan terbanyak disbanding daerah lainnya di Indonesia, namun tidak sedikit lulusan pendidikan umum yang mencari kerja tidak memiliki kompetensi," kata Wali Kota Bandung, H Dada Rosada pada acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia (HILLSI) Kota Bandung masa bakti 2009-2014, di Café Lounge Persib, Jalan Sulanjana Bandung, Selasa (03/11/09).

Dada menandaskan, keberadaan lembaga-lembaga penyelenggara latihan kerja, sangat strategis. Bahkan telah menjadi mitra kerja pemerintah kota dalam mencetak tenaga kerja siap pakai, khususnya bagi mereka lulusan sekolah-sekolah umum. "Bagaimanapun institusi ini merupakan mitra penting pemerintah kota, setidaknya dalam mempersiapkan SDM Kota Bandung berkualitas, mandiri dan berdaya saing,".

Hingga 2008 sebut Dada, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung mencatat, besaran angka pengangguran menunjukan angka 173.074 orang. "Ini merupakan tantangan bagi HILLSI. Pelantikan pengurus baru ini setidaknya akan membangkitkan kembali kiprah organisasi yang sebelumnya terhenti," harap Dada.

Seperti pendidikan umum, Dada mengingatkan adanya 3 aspek penting dalam penyelenggaraan pelatihan. Ketiga aspek ini meliputi mencerdaskan peserta didik, menyiapkan tenaga kerja terampil serta mengembangkan iptek atas dasar nilai nilai luhur budaya bangsa. Karena menurutnya, keberhasilan latihan bukan semata-mata berorientasi pada keuntungan financial, tetapi lebih kepada keuntungan social dan cultural.

"Saya berharap HILLSI mampu menggali gagasan segar obyektif, rasional dan realistis. Merumuskannya sebagai kebijakan organisasi tidak saja untuk saat ini tapi juga dimasa mendatang," kata Dada berharap agar HILLSI bersinergi dengan pemerintah kota, terutama dalam memantapkan 7 agenda prioritas pembangunan Kota Bandung khususnya bidang pendidikan dan kemakmuran.

Kepala Disnaker Kota Bandung, Hibarni Andamdewi sebelumnya menyatakan, untuk bisa mengisi pasar kerja, pelatihan tenaga kerja harus berbasis kompetensi. Disnaker mengupayakannya tidak saja melalui pelatihan dan sertifikasi tapi juga pemagangan bekerjasama dengan sejumlah perusahaan. Kondisinya cukup berkembang, dan sudah banyak tenaga kerja terserap. Kota Bandung kini dikatakannya memiliki 151 lembaga pelatihan kerja aktif berbagai jenis kompetensi.

Zulkifli M Adam selaku ketua baru DPC HILLSI Kota Bandung menyatakan, HILLSI adalah wadah berhimpunnya lembaga-lembaga pelatihan kerja yang peduli terhadap pengembangan SDM yang memiliki kualitas profesionalisme. Organisasinya siap bersinergi dengan Pemerintah Kota Bandung menjalankan amanah, mencetak tenaga kerja yang memiliki keunggulan dan kompetitif.

"Kualitas profesiolisme SDM merupakan faktor dominan di era globalisasi. Penyiapan tenaga kerja trampil, adalah bagian perhatian utama kita ikut mengatasi pengangguran di Kota Bandung. Ini hanya bisa diupayakan kalau HILLSI dengan pemerintahnya terjalin harmoni kerja sama yang baik,". (ALY)***
Rabu, November 04, 2009 | 0 komentar | Selengkapnya...

SIMULASI BENCANA GEMPA DAN KEBAKARAN SD PRIANGAN

BANDUNG -- Sebanyak 600 siswa/siswi dan 30 guru taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar (SD) menggelar simulasi sebagai upaya antisipasi bencana gempa dan kebakaran, dilakukan melalui kerjasama Pemerintah Kota Bandung dengan SD Priangan Jalan Baros No 1, Jumat (30/10/2009).


Kegiatan ini ditujukan agar siswa dan guru tidak panik ketika terjadi bencana gempa atau kebakaran yang akhir-akhir ini marak terjadi, "simulasi ini sangat membantu agar guru dan siswa tahu apa yang harus dilakukan, mengingat banyak korban timbul karena panik, sehingga bisa dihindarkan korban yang tidak perlu" kata Wakil Walikota Bandung Ayi Vivanda, S.H.

Simulasi gempa dan kebakaran di TK dan SD Priangan dilakukan dengan cara para siswa sebelumnya mendengar suara gemuruh gempa. Tapi mereka tidak keluar karena menganggap hanya gempa kecil, mereka hanya sembunyi dibawah meja dan menutup kepala dengan buku, tetapi setelah api muncul dan terjadi kebakan, alarm berbunyi, petugas Diskar menyemprotkan air ke arah gedung yang dikondisikan seperti kebakaran sesungguhnya.

Untuk menggelar simulasi tersebut, Diskar menurunkan 40 personel serta 2 unit mobil pemadam kebakaran, tiba dilokasi dalam rentang waktu 15 menit. Tidak hanya itu, disamping harus memadamkan api, para petugas Diskar juga harus mengevakuasi para siswa yang sedang ada di dalam kelas.

Dalam simulasi gempa dan kebakaran tersebut, Diskar dibantu Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota Bandung, dokter cilik dan Palang Merah Remaja (PMR) yang bertugas untuk memberikan pertolongan pertama.

"Kita berharap, dengan simulasi seperti ini akan mengurangi risiko jika bencana terjadi. Setidaknya siswa-siswi akan ingat latihan yang dilakukan hari ini," ujar Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung Prijo Soebiandono.

Menurut Prijo simulasi seperi ini akan terus dilakukan mengingat bencana gempa yang semakin sering terjadi di Indonesia "simulasi ini seperti ini tidak hanya disini saja tertapi kita terus lakukan seperti di lembaga permasyarakatan, hotel, dan terakhir di pasar baru" tambahnya.

Ayi mengimbau kepada seluruh sekolah dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung agar melengkapi setiap sekolah dengan alat pemadam api ringan (Apar) mengingat baru sekitar 20 persen sekolah di Kota Bandung yang memilikinya, "Seharusnya semua sekolah sudah memiliki alat pemadan apisebagai alat bantu pertama ketika terjadi kebakaran Karena itu sangat penting sebagai alat bantu pertama untuk memadamkan api sebelum petugas Diskar datang".

"Saya himbau kepada setiap pemilik gedung agar menyediakan Apar tergantung luas bangunannya, karena itu ada Perdanya" saat menyerahkan bantuan alat pemadam api ringan kepada kepala sekolah SD Priangan.

Sementara itu, Kepala TK/SD Priangan, Rita komara, menyebutkan, sekolahnya sudah dilenkapi dengan Apar, disamping itu pihak sekolah pun sering melakukan sosialisasi di kelas mengenai antisipasi jika terjadi gempa bumi dan kebakaran.(ALY)***
Selasa, November 03, 2009 | 0 komentar | Selengkapnya...

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI TA 2008

BANDUNG -- Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) pada sembilan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat yaitu Pemerintah Kota (pemkot) Bandung, Pemkot Cimahi, Pemkot Tasikmalaya, Pemkot Bekasi, Pemkot Cirebon, Pemerintah kabupaten (pemkab) Cirebon, Pemkab Indramayu, Pemkab Subang, dan Pemkab Bandung Barat, pada tahun anggaran 2008, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jabar menemukan 116 temuan pemeriksaan senilai Rp2,619 Triliun.

Menurut Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat BPK RI Gunawan Sidauruk, temuan 116 buah tersebut terdiri dari 56 buah temuan pemeriksaan kerugian daerah sebesar Rp 5,018 milliar, 11 buah temuan pemeriksaan yang berpotensi kerugian daerah Rp 24,513 milliar, 16 buah temuan pemeriksaan kekurangan penerimaan sebesar Rp 343,6 milliar, 29 buah temuan pemeriksaan administrasi sebesar Rp 813,5 milliar, dan tanah yang belum didukung bukti kepemilikan seluas 9.423.868,9 m2, 48 buah temuan pemeriksaan sistem pemeriksaan intern (SPI) sebesar Rp. 1.382 Triliun dan tanah seluas 272.487 M2 belum tercatat dalam neraca, serta 6 buah temuan kehematan, efisiensi dan efektifitas atau temuan kinerja sebesar Rp. 50.965 M.

"Kerugian daerah tersebut bukan hanya karena korupsi, tetapi lebih banyak terjadi akibat pekerjaan yang tidak menyeluruh, sehingga menyebabkan kerugian negara misalnya pembangunan jalan, dan lain-lain," ungkap Gunawan seusai penyerahan LK keuangan daerah kepada sembilan kabupaten/kota di Kantor BPK RI perwakilan Jabar, Jalan Surapati, Kamis (29/10).

Lebih lanjut menurut Gunawan, hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2008 disampaikan dalam tiga buah buku laporan yaitu buku I, berisi pendapat/opini atas laporan keuangan, Buku II, berisi kepatuhan terhadap perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan LKPD TA 2008, dan buku III, berisi laporan sistem pengendalian intern dalamkerangka pemeriksaan LKPD TA 2008.

"Tujuan dari pemisahan laporan tersebut terutama untuk menempatkan jenis-jenis temuan pemeriksaan pada proporsi yang tepat, sehingga tidak menimbulkan kerancuan atau salah interpretasi di mata masyarakat atau para pihak yang berkepentingan (stakeholder)," ujar Gunawan.

Gunawan juga mengungkapkan opini yang diberikan oleh BPK berdasarkan empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern.

"Dari sembilan daerah tersebut, delapan delapan diantaranya memperoleh opini wajar dengan pengecualian, sedangkan satu yaitu Kabupaten Bandung Barat memperoleh opini Disclaimer (tidak memberikan pendapat)," ujarnya.

Menanggapi laporan hasil pemeriksaan terhadap Pemkot Bandung, Wali Kota Bandung Dada Rosada mengatakan, sudah menjadi tanggungjawab BPK untuk mengaudit laporan keuangan daerah, termasuk potensi dan temuan kerugian daerah. Menurutnya, setiap program atau kegiatan dari pemerintah daerah pasti ada ketidaksesuaian antara perencanaan dan implementasi. "Ketidaksesuaian inilah yang membuat terjadi kerugian keuangan daerah, sehingga apapun yang dirasakan masih kurang, tentu harus diperbaiki," ujar Dada.

Dada juga membantah apabila kerugian yang terjadi akibat dari perencanaan yang kurang baik. "Perencanaan itu tidak ada yang tidak baik, semua perencanaan itu pasti baik, apalagi kita sudah lama mengurus pemerintahan ini, hanya saja terjadi masalah di implementasinya, " ujarnya.

Sehingga pembenahan tersebut menurut Dada, harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, implementasi, hasil program dan SDM. Dada mengaku bahwa tidak seluruh pejabat daerah di Kabupaten/ Kota memiliki kemampuan yang berkualitas tinggi, pasti ada kekurangan. Dada mencontohkan, di luar negeri saja yang notabene sudah maju dan memiliki tenaga berkualitas, masih berpotensi melakukan tindak pidana korupsi atau merugikan negara, apalagi di daerah yang minim SDM berkualitas. Yang terpenting, kata Dada, reformasi birokrasi harus tetap dijalankan dengan menampatkan orang-orang berkualitas pada bidang yang tepat. "Reformasi birokrasi dilakukan sebagai upaya menanamkan transparansi, akuntabilitas demi kemajuan daerah dan tidak lagi menimbulkan kerugian daerah," tandasnya. (ALY)***
Selasa, November 03, 2009 | 0 komentar | Selengkapnya...

Peringatan 81 Hari Sumpah Pemuda Tingkat Kota Bandung Berlangsung Sederhana dan Hidmat

BANDUNG -- Upacara peringatan ke 81 Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2009 Tingkat Kota Bandung, berlangsung sederhana dan khidmat di Plaza Balaikota. Melibatkan Korpri, TNI, Polri, pelajar, mahasiswa, ormas/OKP dan berbagai komponen masyarakat. Peringatan juga diwarnai penyerahan piagam Bandung Blossom (pawai kendaraan hias bunga) Hari Jadi Kota Bandung (HJKB) ke 199.


Peserta terbaik kelompok mobil diraih Dinas Pendapatan Daerah, menyusul ditempat kedua dan ketiga PD Pasar Bermartabat dan Dinas perhubungan. Sedangkan untuk kelompok delman hias diraih Kecamatan Bojongloa Kidul, disusul kecamatan Panyileukan (II) dan Arcamanik (III).

Nampak hadir jajaran Muspida, sejumlah pimpinan DPRD dan pejabat Pemerintah (Pemkot) Bandung diantaranya Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda dan Sekda H Edi Siswadi.

Disela sambutan tertulis Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Kabinet RI bersatu jilid II, Andi Malarangeng, Wali Kota Bandung, H Dada Rosada selaku pembina upacara, mengingatkan generasi muda Bandung untuk menjauhi dan tidak menyalahgunakan narkoba.

"Narkoba nyata merusak moral dan fisik. Generasi muda harus sadar, mengkonsumir narkoba hanyalah akan menghancurkan masa depan. Sesama pemuda perlunya kita terus saling mengingatkan untuk tidak memakai barang haram ini," kata Dada seraya menyruh perwakilan seorang pramuka dan pelajar menghampirinya, diminta tanggapannya terkait bahaya penyalahgunaan narkoba.

Ahmadriyan anggota pramuka lulusasn SMA Medina menyatakan, narkoba bisa menjerumuskan seseorang ke dunia hitam. Narkoba menurutnya racun dunia, karena seorang pemakai bisa melakukan kejahatan diluar akal sehatnya. Tidak saja mengajak sesama rekannya generasi muda, Ahmad juga mengajak menjauhi minuman keras beralkohol.

Sama halnya dengan Riko pelajar SMA Negeri 3, dirinya menyatakan belum dan tidak akan pernah mengkonsumsi narkoba atau minuman keras. "Sepanjang yang saya tahu, dalam narkoba banyak zat berbahaya yang mempengaruhi kerja otak. Itu berbahaya bagi pelajar seperti kita. Jauhi narkoba untuk Indonesia agar lebih maju," ujarnya.

Dada mengharapkan, tidak satupun peserta upacara yang hadir terlibat narkoba. "Yang pakai narkoba, sekarang ia pasti ada di kamarnya tidak sekolah. Yang pakai narkoba, silahkan dia mati duluan," selorohnya.

Dada mengingatkan, jangankan orang miskin. Orang kaya pun menurutnya kalau anaknya terlibat memakai narkoba akan susah karena mahalnya biaya rahabilitasi. Tidak satupun orang tua mengharapkan anaknya terlibat. "Orang tua ingin anaknya pintar dan maju sekolahnya. Berharap kelak ada yang menjadi wali kota, anggota DPRD, Kapolwil bahkan Presiden. Begitu mengkonsumir narkoba, hilanglah harapan orang tua," kata Dada mengingatkan.

Terlebih Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tandasnya, dalam mewujudkan Bandung kota agamis, sangat mengharamkan penyalahgunaan narkoba. Saking antinya, bahaya penyalahgunaan narkoba dimasukkan jadi muatan local (mulok) pelajaran di sekolah disamping lingkungan hidup dan budi pekerti.

Menpora dalam sambutan tertulisnya mengemukakan, tema peringatan pemuda bersatu Indonesia bangkit dan maju, mengandung pesan jelas, pentingnya pemimpin-pemimpin kaum muda memperkokoh persatuan, menyatukan langkah, bersinergi menggelorakan semangat merah putih. Generasi muda harus sanggung menjawab tantangan zaman. Peran dan partisipasinya dalam pembangunan harus lebih nyata. Lebih mengembangkan diri menjadi generasi mandiri, matang dan berkarakter. (ALY)***
Selasa, November 03, 2009 | 0 komentar | Selengkapnya...